Wadul ke Titik Soeharto, KWT Aisyiyah DIY Berharap Bisa Akses Program Bantuan Pemerintah

YOGYAKARTA, diswayjogja.id – Kelompok Wanita Tani (KWT) Aisyiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama ini menjalankan kegiatan secara mandiri. Meski telah bergerak dalam pemberdayaan perempuan melalui sektor pertanian, kelompok-kelompok tersebut mengaku belum bisa mengakses berbagai program pemerintah karena terkendala persoalan administrasi dan pemahaman aturan.

Persoalan itu menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah DIY, Dr. Widyastuti, saat kegiatan serap aspirasi bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, di Gedung PW Muhammadiyah, Gedongkuning, Kota Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Widyastuti menyampaikan uneg-uneg atau wadul mengenai kendala yang dihadapi KWT Aisyiyah. Selama ini, muncul anggapan di tingkat padukuhan bahwa keberadaan kelompok wanita tani dibatasi hanya satu kelompok. Akibatnya, KWT yang dibentuk oleh organisasi lain, termasuk Aisyiyah, merasa kesulitan mendapatkan akses terhadap program bantuan pemerintah di bidang pertanian maupun peternakan.

“Alhamdulillah, hari ini terlaksana serap aspirasi Ibu Titiek Soeharto yang kita kenal sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, yang membidangi kehutanan, pertanian, dan peternakan,” ujar Widyastuti.

BACA JUGA : Lahan Kosong Disulap Jadi Kebun Melon Premium, KWT Anyelir Lumbungrejo Buktikan Peluang Cuan dari Greenhouse

BACA JUGA : Pelaku Usaha KWT Guyub Rukun Tingkatkan Kemampuan Digital Lewat Pelatihan Copywriting

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Aisyiyah mengundang perwakilan dari 33 KWT yang tersebar di DIY. Selain itu, hadir pula jaringan Jamaah Tani Muhammadiyah dan jaringan peternak Muhammadiyah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah.

Menurut Widyastuti, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu program yang terus didorong Aisyiyah. Upaya tersebut perlu didukung melalui sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pemberdayaan petani, peternak, dan perempuan di tingkat masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan serap aspirasi ini bisa tersinergi, kemudian memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat,” katanya.

Aturan Tidak Membatasi Satu Padukuhan Satu KWT

Persoalan akses program pemerintah menjadi perhatian penting karena KWT Aisyiyah yang sudah berjalan selama ini masih mengandalkan kemampuan dan sumber daya sendiri. Padahal, dukungan pemerintah dinilai dapat memperkuat kegiatan produktif kelompok, sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

BACA JUGA : Dari Dapur ke Pasar, Ibu-Ibu KWT Pringwulung Kembangkan Bisnis Jamur

BACA JUGA : KWT Bantul Harap Dilibatkan dalam Pasokan Program Makan Bergizi Gratis

Widyastuti menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya memperoleh informasi bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi satu padukuhan hanya boleh memiliki satu KWT.

Sumber: